Jepara, rmijepara.id — Pengurus Cabang Rabithah Ma’ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (PC RMI NU) Kabupaten Jepara menggelar kegiatan Halal Bihalal dan Sosialisasi Manajemen Regulasi Perpanjangan IZOP MDT NU di Aula Lantai 2 Gedung PCNU Jepara, Kamis (14/5/2026). Kegiatan yang dihadiri ratusan peserta ini menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola administrasi Madrasah Diniyah Nahdlatul Ulama (MADIN NU), sekaligus mengingatkan lembaga-lembaga pendidikan keagamaan agar tidak lengah terhadap regulasi terbaru dari Kementerian Agama.
Acara tersebut dihadiri oleh jajaran PCNU Jepara, Pengurus PC RMI NU Jepara, MWC NU se-Kabupaten Jepara dari unsur Syuriah dan Tanfidziyah, serta PMWC RMI NU yang meliputi ketua, sekretaris, dan divisi Madin dari seluruh kecamatan di Kabupaten Jepara. Kehadiran lintas struktur NU itu menunjukkan bahwa persoalan administrasi dan legalitas Madin NU kini menjadi perhatian serius, bukan sekadar urusan teknis kelembagaan, tetapi menyangkut keberlangsungan pendidikan keagamaan Islam di masa depan.
Ketua PC RMI NU Kabupaten Jepara, KH. Saifur Rijal Aqib, dalam sambutannya menegaskan bahwa Madin NU Jepara saat ini sedang berada dalam fase penting untuk memperkuat kualitas kelembagaan. Ia mengungkapkan bahwa Madin NU Jepara baru saja menorehkan prestasi dalam ajang Pekan Madaris, sehingga capaian tersebut harus diimbangi dengan penguatan administrasi dan regulasi lembaga. Menurutnya, kualitas pendidikan tidak hanya diukur dari kemampuan santri dan prestasi akademik, tetapi juga dari ketertiban manajemen kelembagaan.
“Mohon seluruh pengurus dan lembaga memahami regulasi pengurusan IZOP yang nanti dipaparkan oleh Kemenag Jepara. Administrasi yang baik akan menunjang kualitas santri dan keberlangsungan Madin NU di Jepara,” tegasnya di hadapan peserta.
Dalam sesi sosialisasi, Ahmad Rifa’i, S.Pd.I., M.Pd., Pelaksana Layanan Operasional Seksi PD Pontren Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara, memaparkan secara rinci tentang regulasi dan mekanisme perpanjangan izin operasional MDT. Ia menjelaskan bahwa Madrasah Diniyah Takmiliyah merupakan lembaga pendidikan nonformal yang tetap harus memenuhi standar administratif tertentu agar dapat diakui secara legal oleh negara.
Salah satu poin yang mendapat perhatian peserta adalah penjelasan mengenai syarat legalitas tanah. Ahmad Rifa’i menegaskan bahwa dalam pengajuan maupun perpanjangan IZOP, lembaga diwajibkan memiliki dokumen status tanah yang jelas, meskipun tidak harus berbentuk wakaf. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 687 MDT di Kabupaten Jepara telah memiliki izin operasional resmi.
“Legalitas ini penting, karena menyangkut keberlangsungan lembaga ke depan. Banyak program bantuan dan pembinaan yang hanya bisa diakses apabila lembaga memiliki IZOP aktif,” jelasnya.
Sementara itu, narasumber kedua, K. Muhammad Alfan, Ketua Divisi Madin PC RMI NU Jepara, menegaskan bahwa PC RMI NU tidak akan membiarkan lembaga-lembaga MDT berjalan sendiri menghadapi perubahan regulasi yang terus berkembang. Ia memastikan bahwa pendampingan administrasi dan pembaharuan IZOP akan menjadi agenda prioritas organisasi.
Menurutnya, penguatan administrasi juga harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas akademik dan kurikulum Madin. Karena itu, PC RMI NU Jepara mulai menyusun sejumlah langkah strategis, di antaranya pembentukan tim riset Madin Wustho dan pelaksanaan review silabus untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan zaman dan persyaratan administrasi Kemenag.
“Kami akan terus mendampingi lembaga, terutama dalam proses pembaharuan IZOP. Jangan sampai Madin bagus dalam pengajaran, tetapi tertinggal dalam administrasi,” ujar Kyai Muhammad Alfan.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pengarahan dari Ketua Tanfidziyah PCNU Jepara, KH. Charits Rohman, yang mengajak seluruh peserta mengambil pelajaran dari perjuangan Hadlrotussyaikh KH. Hasyim Asy’ari dalam membangun pendidikan Islam. Dalam arahannya, ia mengutip firman Allah dalam Surah At-Taubah ayat 122 tentang pentingnya tafaqquh fiddin dan tanggung jawab menyebarkan ilmu kepada masyarakat.
KH. Charits menegaskan bahwa Madrasah Diniyah harus mampu melahirkan generasi mukallaf mandiri yang tidak hanya memahami ilmu agama, tetapi juga mampu menjadi penggerak masyarakat. Karena itu, ia meminta seluruh pengurus NU di tingkat MWC agar lebih aktif mengawal perkembangan pendidikan di wilayah masing-masing.
“MWC jangan hanya berpangku tangan. Harus tahu kondisi pendidikan di wilayahnya, mengerti apa yang dibutuhkan Madin, lalu ikut mengawal dan memperjuangkan bersama,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya disiplin organisasi dalam menjalankan kebijakan yang telah diputuskan bersama. Menurutnya, keberhasilan NU sejak dulu tidak lepas dari kekompakan para ulama dan pengurus dalam menjalankan keputusan organisasi, sebagaimana dicontohkan oleh KH. Wahab Chasbullah.
“Kalau organisasi sudah memutuskan kebijakan, mari dijalankan bersama. Jangan berjalan sendiri-sendiri,” pungkasnya.
red/Altsaury
Tinggalkan Balasan